Artikel

Asisten ll Pimpin Rapat Evaluasi Pengendali Inflasi Daerah Triwulan l Tahun 2023

22 February 2023 by Arta Toli

 71

63f57ed606330.jpeg%5C%22


LUBUKLINGAU-Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nobel Nawai didampingi Inspektur Kota Lubuklinggau H Resta Irwan Putra dan Kepala BPKAD kota Lubuklinggau Zulfikar memimpin rapat evaluasi pelaksanan pengendalian inflasi daerah triwulan l Tahun 2023 Kota Lubuklinggau di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Selasa (21/2/2023).

Dalam rapat Nobel Nawawi menyampaikan bahwa inflasi adalah tentang peredaran uang, salah satu kenaikan inflasi adalah kenaikan biaya produksi dan pengurangan produksi. Salah satu komoditi naik akan mempengaruhi komoditi yang lain, seperti BBM mengalami kenaikan yang memicu kenaikan terhadap kebutuhan lainnya dan mengalami inflasi.

Lubuklinggau secara ekonomi adalah pusat pasar daerah lain, Menurunnya produksi harus diatasi dengan meningkatkan produksi lokal untuk pasar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, “Pemerintah dapat menekan secara mandiri dengan melaksanakan atau mengarahkan masyarakat untuk produksi mandiri,” ungkapnya.

Dengan dilaksanakannya audit seperti ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

Sementara H Resta Irwan Putra menyampaikan terkait inflasi inspektorat selalu melaporkan melalui sistem berkoordinasi dengan dinas perdagangan dan perindustrian. “Saat ini kami baru melaksanakan pengawasan reguler terkait belanja modal maupun belanja pegawai dan aset, namun pengawasan khusus belum dilakukan,” ungkapnya.

Tim evaluasi dari BPKP, Yulianti selaku pengendali teknis menyebutkan beberapa kondisi ditentukan dari laporan TPID mengenai perkembangan kenaikan kebutuhan pokok barang atau jasa. 

Perubahan harga sangat signifikan selama 3 bulan terakhir, perlu pengendalian inflasi daerah, langka strategis adalah menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, memperkuat pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.

“Kebijakan yang diambil untuk pengendalian inflasi dengan mengawasi keterjangkauan harga, ketersedian barang, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” sebutnya.

Rapat diikuti juga perwakilan dinas sosial Lubuklinggau, dinas lingkungan hidup Lubuklinggau, dinas ketahan pangan Lubuklinggau, bulog, dinas pertanian Lubuklinggau, dinas perikan Lubuklinggau, dinas perhubungan Lubuklinggau, dinas perdagangan Lubuklinggau, inspektorat Lubuklinggau, Bappedalitbang, dinas koperasi dan UMKM Lubuklinggau, dinas Perkim Lubuklinggau dan bagian perekonomian dan SDA.(*Acm).

Komentar

Copyright 2020 @ Silampari