LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menerima kunjungan Kepala BPS Kota Lubuklinggau beserta jajaran, bertempat di kediaman pribadi wali kota Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat l, Rabu (11/1/2023).

Dalam pertemuan itu, Wako menyampaikan ada tiga hal penting yang menjadi isu nasional yakni angka inflasi, stunting serta kemiskinan. Oleh menyikapi hal itu perlu sinergitas semua komponen.

Seperti garis kemiskinan yang diupayakan dari tingkat pendapatan. Upaya minimal yang dilakukan adalah mengurangi beban hidup mereka agar lebih terbantu, salah satu wujudnya melalui program rehab rumah.Lubuklinggau adalah tumpuan daerah tetangga, maka angka Kota Lubuklinggau akan berpengaruh bagi daerah tetangga.

Sejauh ini sambung Wako, peningkatan kawasan kumuh sudah hampir 100 persen rampung melalui program Kotaku. Kemudian ada 848 warga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah pusat seperti PKH, BPNT, PIP maupun bantuan lainnya.

Terkait angka stunting di Kota Lubuklinggau, Wako menjelaskan sudah mengalami penurunan secara drastis. Hal itu tak lepas dari upaya kongkret yang telah dilakukan seperti pemberian susu, program pranikah dan lain sebagainya.

Dengan menyentuhnya angka kemiskinan tentu angka stunting juga akan mengalmi penurunan. Langkah yang dilakukan adalah dengan sinergitas agar upaya yang dilakukan akan maksimal.

Sedangkan mengenai Indeks Pembangunan Sektoral (IPS) Diskominfotiksan harus sinergitas dengan BPS mengenai pendataan tersebut.

Kepala BPS Kota Lubuklinggau, Hj Chairanita Kurniarita sempat memuji kinerja wali kota yang sangat luar biasa. Salah satu indikatornya mampu menurunkan angka kemiskinan. Hanya saja garis kemiskinan masih tinggi sebagai akibat dari inflasi. Oleh karena kata dia, kedepan inflasi harus dikontrol dengan baik.

Tahun 2023 akan dipersiapkan pertumbuhan ekonomi pertanian karena angka pertumbuhannya sangat kecil.

Angka pengangguran juga menurun karena angka partisipasi menurun dimana masuk usia kerja tetapi tidak bekerja akibat kemalasan, ibu rumah tangga yang tidak bekerja hanya melaksanakan tugas rurin di rumah. Hal ini mempengaruhi angka pengangguran, namun tenaga kerja di Kota Lubuklinggau masih terserap sangat banyak.

Ada program dari pemerintah pusat mengenai pendataan IPS, dimana setiap OPD harus mempunyai data sektoral, nanti BPS akan bekerjasama dengan Diskominfotiksan.

Ikut mendampingi Wako, Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Kahlan Bahar, Kepala DisKominfotiksan, M Johan Iman Johan Sitepu, Kepala Bappeda Litbang, H Emra Endi Kesuma dan Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria UY.(*/acm).